Tanggapan pemerintah tentang NII

TERLALU banyak yang misterius di negeri ini. Salah satu di antaranya soal keberadaan kelompok Negara Islam Indonesia (NII).
Misterius karena NII sudah eksis sejak Republik ini dipimpin Presiden Soekarno, dan terus dihabisi hingga era Presiden Soeharto, tapi hingga sekarang jejaknya terus ada. Bedanya, NII yang didirikan Kartosoewiryo pada era Bung Karno tidak melakukan aksi menipu dengan modus hipnosis dan cuci otak seperti yang belakangan kembali marak.
Menjadi semakin misterius karena pemerintah seolah menutup mata akan keberadaan kelompok yang jelas-jelas mendeklarasikan anti-Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Bukan saja melakukan pembiaran, pemerintah malah terkesan menganggap enteng gerakan NII.
Simaklah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto tentang NII sebanyak dua kali dalam rentang tiga hari. Dalam pernyataan pertama, Menko Polhukam mengatakan bahwa NII belum bisa disebut makar karena baru bersifat mengajak orang untuk mengikuti jalan mereka.
"Kalau hanya mengimbau dan meminta untuk mengikuti Negara Islam Indonesia, kan tidak bisa dikatakan mengganggu kedaulatan negara," kata Djoko. Ia malah meminta agar media tidak membesar-besarkan masalah NII.
Dua hari kemudian, Jumat pekan lalu, Djoko kembali menegaskan pernyataannya bahwa NII belum menjadi ancaman nasional. Dalihnya karena NII belum merupakan gerakan yang bersifat masif.
Dua pernyataan Menko Polhukam yang terkesan menganggap enteng NII itu jelas bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Berbagai kampus di Pulau Jawa dan Sumatra menyatakan sejumlah mahasiswa mereka menjadi korban cuci otak kelompok yang menyebut diri NII.
Kelompok itu mendoktrin para mahasiswa itu bahwa NKRI adalah kafir. Para mahasiswa pun diajak untuk hijrah melalui baiat (sumpah setia) mengikuti NII.
Sejumlah orang tua juga melaporkan ke polisi bahwa anak mereka menghilang dan diduga kuat telah bergabung dengan NII. Bahkan, lebih mengerikan lagi, pengakuan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang menduga banyak aktivis NII masuk birokrasi.
Berbagai penelitian dan testimoni mereka yang pernah bergabung NII namun kini telah bertobat, menunjukkan bahwa ancaman NII adalah nyata. Bukan hantu bualan. Mantan pengikut NII yang bertobat misalnya, mengaku tiap baiat mereka diminta menyetor hingga Rp30 juta. Dengan perkiraan jumlah anggota NII sekarang lebih dari 200 ribu orang (menurut NII Crisis Center), paling tidak gerakan tersebut menguasai uang lebih dari Rp6 triliun.
Kalau untuk yang sudah nyata-nyata terjadi di lapangan saja pemerintah menganggap bukan gangguan, jangan-jangan memang kacamata pemerintah sudah buram.
Sumber: mediaindonesia