KPU Bantah Ada Warga Tak Terdata

JAMBI - Anggota KPU Provinsi Jambi membantah laporan panwas yang mengatakan ada warga yang tidak terdapat dalam DPT Kabupaten Tebo.
Bantahan ini disampaikan oleh anggota KPU Provinsi Jambi Divisi Sosialisasi dan Pemutahiran Data Pemilih Nuraida Fitri Habi. Menurut dia, KPU Kabupaten Tebo sudah melakukan faktualiassi dan hasilnya nihil.
"Terkait laporan panwas tentang adanya masyarakat yang tidak terdaftar pada DPT, di Kecamatan Tujuh Koto, setelah ditelusuri oleh... PPS, itu tidak ada," tegas Nuraida kepada koran ini, kemarin.
Menurutnya, laporan lain dari Panwas yang menyatakan adanya TNI aktif yang terdaftar dalam DPT, dan masyarakat yang meninggal dan pindah masuk DPT itu juga tidak benar.
"Pemilih di bawah umur pun tidak ada," jelas Nuraida lagi.
Menurut Nuraida, pihaknya di Tebo sudah melakukan faktualisasi laporan panwas tersebut. "Kami tidak hanya melakukan pengecekan pada soft copy DPT menggunakan program computer saja, tapi kami juga lakukan faktualisasi ke lapangan," terangnya.
Sementara itu, anggota Panwaslu Provinsi Jambi, Maroli, mengaku kalau dirinya kini tengah berada di Kabupaten Tebo. Agendanya adalah untuk bertemu dengan anggota Panwaslu kabupaten dan Panwaslu kecamatan untuk menanyakan seputar tugas pengawasan yang dilakukan.
"Jadi semacam sharing begitu. Agendanya saya turun ke Kabupaten Batanghari, Bungo dan Tebo. Sedangkan pak Salahuddin (Ketua Panwaslu Provinsi, red), agendanya turun ke Kabupaten Sarolangun dan Merangin," sebutnya.
Maroli memang mengakui hingga saat ini belum seluruh Panwaslu kabupaten/kota yang telah menuntaskan tugasnya dalam mengolah DPT by name. Pihaknya menargetkan dalam waktu dekat pengecekan DPT bisa selesai. Ini mengingat logistik akan segera didistribusikan. "Kalau bisa minggu ini sudah selesai," ujarnya.
Menurut Maroli, pihaknya sudah meminta kepada Panwaslu kabupaten/kota untuk segera berkoordinasi ke KPU kabupaten/kota. Ini dilakukan jika tugas pengolahan data DPT by name oleh Panwaslu sudah selesai. "Intinya jika nanti ada temuan indikasi persoalan. Kita minta Panwaslu di kabupaten/kota untuk bekerja sama dengan KPU. Ini mengingat tidak lama lagi kan logistik akan didistribusikan," jelasnya.
(wne)
dikutip dari
http://www.jambiekspres.co.id